Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengingatkan jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk tetap bersikap profesional dan netral dalam menjalankan tugas selama masa pemilihan kepala daerah.
Hal ini diingatkan Hendy, dalam pidato sambutannya saat prosesi serah terima pelaksanaan tugas bupati dengan Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Minggu (24/11/2024) dini hari. Acara itu disaksikan para pejabat organisasi perangkat daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Saya menginstruksikan tiga hal kepada seluruh jajaran birokrasi Pemkab Jember tanpa terkecuali. Tolong catat. Pertama, pelayanan terhadap publik harus berjalan lancar dan tanpa mengurangi hak-hak masyarakat. Tugas kita adalah melayani masyarakat, dan jangan bertindak zalim,” kata Hendy.
“Kedua, jaga netralitas ASN. Jangan ada yang miring-miring atau coba-coba kasak-kusuk, menggunting dalam lipatan. Setiap tindakan ketidaknetralan akan mendapatkan sanksi sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku,” kata Hendy.
“Sadarilah, bahwa Saudara-Saudara adalah ASN abdi negara dan pelayan masyarakat. Bukan abdi kontestasi dan pelayan kandidat,” kata Hendy.
“Ketiga, saya instruksikan kepada seluruh camat dan lurah hingga jajaran perangkat desa untuk memastikan surat undangan bagi pemilih yang telah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) benar-benar sampai kepada yang berhak,” kata Hendy.
“Jangan ada upaya-upaya untuk menghalangi warga Jember menunaikan hak konstitusionalnya. Kita semua punya kewajiban agar partisipasi pemilih dalam pilkada kali ini tinggi dan pilkada berjalan lancar,” kata Hendy.
Hendy menegaskan, bahwa posisinya sebagai bupati dan Firjaun sebagai wakil bupati hanya status. “Namun esensinya kami adalah pelayan masyarakat Jember. Maka kepada teman-teman, mohon bantuannya, mari kita layani masyarakat Jember sebaik-baiknya,” katanya.
Hendy mengibaratkan pilkada tak ubahnya pesta. “Jember sedang berpesta, Jember sedang bersenang-senang dengan biaya cukup tinggi. Rp 80 miliar lebih. Itu adalah biaya pilkada dalam rangka menegakkan konstitusi di negeri yang kita cintai ini,” katanya.
Usai acara, Hendy mengatakan kepada wartawan, masyarakat sedang memilih pemimpin. “Saya dan Gus Firjaun wajib mengingatkan kawan-kawan untuk melayani sebaik-baiknya,” katanya.
Hendy meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merealisasikan hak masyarakat. “Pertama, insentif guru ngaji dan bansos. Itu kita tahan dulu, karena sudah ada surat edaran dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri sampai tanggal 27 November. Nanti setelah 27 November, insyaallah segera kita realisasikan karena itu hak rakyat,” katanya. [wir]
Link informasi : Sumber
