Kediri (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerinda Kota Kediri menyoroti efektivitas pembenahan trotoar dan normalisasi saluran air alias drainase di Kota Kediri. Menyusul, terjadinya banjir di sejumlah tempat pada musim penghujan seperti saat ini.
“Pembenahan trotoar, pembersihan dan normalisasi saluran air kurang efektif. Karena wilayah Kota Kediri ini ada 46 kelurahan dan tiga kecamatan. Di wilayah pinggiran kerap menerima luapan air,” kata Sriana, Ketua F-Gerindra Kota Kediri saat membacakan pandangan fraksi-fraksi pada Raperda APBD TA 2025 di Gedung DPRD Kota Kediri.
F-Gerindra meminta Pemkot Kediri tidak hanya berfokus pada tengah kota dalam pembenahan trotroar serta normalisasi saluran air. Tetapi harus merata hingga wilayah pinggir kota.
Sebelumnya, Pemkot Kediri telah melakukan pengedukan saluran air dan pembersihan inlet. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya genangan banjir saat intensitas hujan tinggi.
Tetapi banjir tetap terjadi di sejumlah wilayah di Kota Kediri saat hujan deras turun. Plt Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Yono Heryadi mengakui, terdapat beberapa sauran air dan inlet dalam kondisi tertimbun oleh pasir dan sampah plastik.
Menurut Yono, kondisi drainase di Kota Kediri berfungsi dengan baik. Hanya saja mengalami penurunan kemampuan dalam menampung debet air.
“Pembersihan saluran air dan inlet kami lakukan supaya air yang mengalir di jalan dapat masuk ke saluran air. Sehingga dapat menghindari terjadinya genangan air,” katanya beberapa waktu lalu.
Berdasarkan pengamatan lapangan DPUPR Kota Kediri, beberapa lokasi pengedukan saluran air dan pembersihan inlet yaitu, Jl. A Yani, Jl. Gatot Subroto serta Jl. Mayor Bismo.
Yono juga membeberkan beberapa lokasi rawan banjir di Kota Kediri. Mulai dari kawasan simpang empat Reco Pentung, Jl. Kilisuci, Jl, Joyoboyo, Jl. Patimura, Semampir. Jl. Mayor Bismo, dan Jl. Adi Sucipto.
Oleh karenanya, DPUPR melakukan pelebaran saluran sehingga debet air yang masuk teralirkan dengan maksimal. Seperti yang terjadi di Jl. Patimura, semula ukuran 60 X 60 centimeter (cm) menjadi 120 X 150 cm.
Terkahir, Yono berpesan supaya masyarakat Kota Kediri selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Pihaknya juga menyiagakan Tim Reaksi Cepat yang siap membantu warga apabila terjadi banjir.
Sementara itu, selain masalah saluran air dan trotoar, F-Gerindra juga memberikan sejumlah catatan terhadap Raperda APBD TA 2025. Selain masalah kemiskinan juga kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan oleh Pemkot Kediri.
Rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD TA 2025 dan pengesahan Perda APBD TA 2025 ini dihadiri sebanyak 20 anggota DPRD Kota Kediri, Pj Wali Kota Kediri Zanariah, Sekda Kota Kediri, Sekwan, SKPD di Pemkot Kediri serta Forkopimda. [nm/beq]
Link informasi : Sumber