Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang diinisiasi oleh puluhan pegiat pekerja migran Banyuwangi. Acara ini melibatkan kader Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), NGO pegiat pekerja migran, serta pemerintah desa dari daerah yang menjadi kantong pekerja migran.
Musrembang ini bertujuan menjaring masukan untuk penguatan layanan inklusif bagi pekerja migran, sekaligus menghimpun aspirasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Banyuwangi agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat.
Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan masukan untuk memperkuat program perlindungan dan pelayanan PMI yang telah dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi.
“Gagasan yang terjaring dari sini akan kami usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day pertengahan Desember ini untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan pusat,” ujar Uut.
Fokus utama diskusi adalah meningkatkan layanan bagi PMI dan keluarganya, termasuk memperkuat perlindungan hukum, akses informasi, dan dukungan ekonomi bagi purna PMI.
Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI, dan keluarganya.
“Kami menggulirkan banyak program pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi warga, mulai dari pemberian alat usaha gratis hingga pelatihan literasi keuangan. Program ini juga kami berikan kepada purna PMI agar mereka tetap berdaya setelah kembali,” jelas Ipuk.
Ipuk juga berharap aspirasi yang dihimpun dari Musrembang ini dapat menjadi masukan strategis untuk kebijakan nasional, sekaligus memperkuat program-program Pemkab Banyuwangi yang sudah berjalan.
Dengan forum ini, Banyuwangi terus memperlihatkan komitmennya untuk mendukung pekerja migran, memastikan perlindungan mereka, dan menciptakan peluang bagi purna PMI untuk tetap produktif di daerah asal mereka. [rin/beq]
Link informasi : Sumber