Pada Rabu (27/11/2024) besok, sebanyak 31.280.418 warga Jawa Timur (Jatim) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberikan kesempatan memilih figur gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Secara bersamaan, sebanyak 38 bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota juga dipilih.
Dalam pesta demokrasi politik di Jatim ini, DPT-nya lebih banyak dibanding DPT Pemilu negara Australia. Padahal, status administratif Jatim adalah wilayah provinsi, sedang Australia merupakan sebuah state (negara).
Tentunya, pesta demokrasi politik ini membutuhkan anggaran tak kecil. Pilgub Jatim 2024 menelan anggaran sekitar Rp956 miliar. Nyaris Rp1 triliun. Tujuannya, memilih dan menentukan satu orang gubernur dan satu orang wagub Jatim. Anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk KPU Jatim sebesar Rp845 miliar dan Rp111 miliar kepada Bawaslu Jatim.
Bagaimana dengan Pilkada di 38 kabupaten dan kota lain di Jatim? Yang pasti, volume anggarannya besar. Kalau kita mitigasi secara simpel, untuk kabupaten atau kota skala besar (jumlah pemilihnya banyak, lebih dari satu juta pemilih, wilayahnya luas), rata-rata daerah dengan potret seperti itu membutuhkan anggaran Pilkada lebih Rp100 miliar.
Misalnya, Kota Surabaya. Total nilai dana hibah yang diberikan pemerintah kota (pemkot) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya untuk Pilkada 2024 sebesar Rp114,551 miliar. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sebesar Rp51,382 miliar dan tahap kedua Rp63,169 miliar. Sedang total dana hibah yang diberikan Pemkot Surabaya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat untuk Pilkada 2024 sebesar Rp32,642 miliar.
Artinya, untuk Kota Surabaya dengan jumlah pemilih lebih dari dua juta jiwa, total anggaran yang dikucurkan lebih dari Rp146 miliar. Harapannya, proses kontestasi politik ini mampu melahirkan seorang pemimpin Surabaya yang akuntabel, berintegritas, profesional, jujur, dan berkapasitas mumpuni.
Bagaimana kabupaten dan kota lain yang punya DPT besar, seperti Kabupaten Jember? KPU setempat menerima dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp103 miliar.
Kabupaten Sidoarjo juga memiliki DPT besar. Pada Pilkada 2024 ini, KPU Sidoarjo mendapat alokasi anggaran Rp84,8 miliar. Untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo mengajukan dana hibah sekitar Rp33 miliar. Sekitar Rp113 miliar anggaran dikeluarkan kocek pemkab setempat guna memilih seorang bupati dan seorang wakil bupati.
Daerah dengan skala DPT besar lain, seperti Kabupaten Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp101 miliar untuk Pilkada 2024. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan dana hibah sebesar Rp111,54 miliar kepada KPU dan Bawaslu setempat untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengemukakan, dana hibah daerah untuk pilkada diserahkan kepada KPU senilai Rp90,2 miliar dan Bawaslu sebesar Rp21,34 miliar. “Kami berharap anggaran ini bisa dioptimalkan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada 2024. Semoga semuanya bisa berjalan lancar,” ujar Bupati Ipuk di Banyuwangi.
Untuk kabupaten dengan tingkat DPT skala menengah, alokasi anggaran Pilkada rata-rata lebih dari Rp60 miliar. Misalnya, Kabupaten Bojonegoro, KPU setempat memperoleh kucuran Rp81 miliar. Sedang KPU Kabupaten Ponorogo dapat hibah untuk Pilkada 2024 sebesar Rp64,4 miliar. Rinciannya, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp50 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp14,4 miliar.
Kabupaten dengan skala DPT tingkat sedang lain, seperti KPU Kabupaten Ngawi di Pilkada 2024 mendapat alokasi anggaran Rp49,9 miliar. Sedang Pilkada Gresik sebesar Rp84 miliar. Untuk Pilkada Jombang, baik KPU maupun Bawaslu setempat, memperoleh kucuran anggaran Rp79 miliar.
Untuk daerah dengan skala DPT rendah (kecil), seperti Kota Mojokerto mendapat kucuran anggaran Rp25,46 miliar. Sedang Kota Pasuruan yang juga memiliki DPT rendah (kecil) mengalokasikan anggaran sebesar Rp27 miliar untuk Pilkada 2024.
Angka Fantastis
Sekiranya diasumsikan secara rerata bahwa tiap kabupaten dan kota di Jatim menelan anggaran Rp70 miliar untuk membiayai Pilkada, total anggaran Rp2,660 triliun digelontorkan dan dimobilisasi untuk Pilkada di 38 kabupaten dan kota di provinsi berpenduduk 40 juta jiwa lebih ini.
Nilai anggaran Rp2,660 triliun tersebut masih harus ditambah dengan anggaran Pilgub Jatim 2024 yang bersumber dari kocek Pemprov Jatim sebesar Rp956 miliar. Sehingga total anggaran Pilgub Jatim dan Pilkada di 38 kabupaten dan Kota di Jatim pada 2024 sebesar Rp3,6 triliun lebih.
Pesta demokrasi ini untuk memilih 78 putra-putri terbaik Jatim yang bakal duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur, serta 38 bupati/wali kota dan 38 wakil bupati/wakil wali kota.
Biaya Pilkada tersebut tidak termasuk dana kampanye yang dikeluarkan dari kocek masing-masing kandidat. Nilainya kemungkinan bisa lebih besar dari Rp3,6 triliun secara akumulatif.
Realitas politik Pilkada langsung membutuhkan anggaran besar, baik yang bersumber dari anggaran pemerintah lokal setempat, kantong atau kocek masing-masing kandidat dan tim pemenangannya, serta sumber lain seperti bohir dan investor politik.
Karena itu, jabatan politik bersifat strategis, seperti kursi gubernur, bupati dan wali kota jadi rawan disalahgunakan dalam bentuk abuse of power.
Data yang ada menyebutkan, sejak 2004 hingga Januari 2022, tak kurang ada 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, penerimaan gratifikasi, dan lain sebagainya. Sepanjang 2023, KPK menetapkan tersangka satu orang gubernur dan lima bupati/wali kota.
Apakah biaya kontestasi politik yang tinggi mendorong dan memotivasi pejabat politik terpilih melakukan korupsi, penyalahgunaan jabatan, penerimaan gratifikasi, dan lainnya? Perlu kajian scientific (ilmiah) bersifat mendalam dan komprehensif untuk mengecek validitas tesis di atas.
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
Link informasi : Sumber