Magetan (beritajatim.com) – Kepala Desa Mategal Sugiono mengundurkan diri pada Sabtu (11/01)2025). Kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan itu mundur usai sempat didemo warga pada Kamis (09/01/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto membenarkan kabar tersebut.
“Betul mengundurkan diri. Namun, baru sebatas laporan lisan dari Plt Camat Parang ke saya. Saya dikabari pada Sabtu (11/01/2025),” kata Eko, Minggu (12/01/2025).
Eko mengatakan, untuk proses administrasinya belum diurus. “Secepatnya nanti ya. Senin ini segera diproses nanti administrasinya,” kata Eko.
Namun, Eko mengatakan pengunduran diri Sugiono bukan perkara didemo warga. “Alasannya karena masalah kesehatan ya. Kalau secara lisannya,” kata Eko.
Eko menjelaskan, perihal undur diri ini akan tetap diproses apakah diterima atau ditolak oleh Pemkab Magetan.
Sebelumnya, Warga Desa Mategal mengungkapkan berbagai keluhan, mulai dari buruknya pelayanan publik hingga dugaan penyalahgunaan anggaran desa. Dalam aksi ini, mereka membawa spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kebijakan kepala desa.
Koordinator aksi, Khoiri, dalam orasinya menyampaikan bahwa sikap arogan kepala desa telah mempersulit masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.
“Pelayanan publik menjadi sulit diakses. Ada juga dugaan penyalahgunaan wewenang, yang semakin merugikan masyarakat,” tegas Khoiri.
Warga juga menyoroti ketidakadilan dalam pengelolaan proyek desa. Salah satu contohnya adalah pengerjaan jalan di RT 11, yang dianggap masih layak, sementara infrastruktur lain seperti jalan rusak dan irigasi yang menyebabkan banjir dibiarkan.
Minimnya transparansi anggaran desa menjadi perhatian utama. Warga menyebut tidak ada laporan penggunaan dana desa secara jelas, termasuk pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hingga kini tidak terealisasi. Selain itu, pemberian bantuan sosial dinilai tidak merata dan lebih menguntungkan kerabat kepala desa.
Warga bahkan menuding adanya isu personal. Seperti dugaan perselingkuhan serta sikap kepala desa yang dianggap pendendam terhadap warga yang berbeda pendapat. [fiq/but]
Link informasi : Sumber