Jember (beritajatim.com) – Pelayanan publik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, era pemerintahan Bupati Hendy Siswanto-Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dinyatakan sebagai yang terbaik keempat nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.
Kementerian PAN-RB memberikan nilai Indeks Pelayanan Publik 4,62 dari skala 5 atau kategori A kepada Pemkab Jember. Predikat terbaik keempat nasional ini diberikan setelah Kementerian PAN-RB menilai pelayanan publik di Dinas Sosial, rumah sakit daerah, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Indeks Pelayanan Publik tertinggi diraih rumah sakit daerah, yakni 4.75. Diikuti oleh Dinas Sosial dengan indeks 4,59 dan Dispendikcapil dengan indeks 4,51.
Predikat terbaik keempat nasional ini menjadi puncak capaian prestasi pelayanan publik di Jember yang menunjukkan tren perbaikan. Sebelumnya pada 2020, Pemkab Jember sama sekali tidak memperoleh predikat apapun dari pemerintah pusat.
Baru setahun kemudian setelah Hendy-Firjaun memimpin, pelayanan publik di Jember berada di peringkat 272 dengan indeks 3,19 dan kategori B minus. Tahun 2022, peringkat Jember meningkat menjadi 222 dengan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Jember 3,88 dan kategori B.
Indeks dan peringkat pelayanan publik Jember melesar pada 2023 dengan berhasil menembus peringkat 10 besar terbaik nasional untuk kategori kabupaten. Kementerian PAN-RB memberikan nilai A dan indeks 4,51.
“Alhamdulillah selama dua tahun terakhir ini kami mendapatkan kategori pelayanan prima,” kata Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jember Agustin Eka Wahyuni, Rabu (1/1/2025).
Bupati Hendy Siswanto menyebut predikat pelayanan publik terbaik keempat nasonal akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat dan investasi meningkat. “Pemerintah yang baik dan benar bisa dilihat dari Indeks pelayanan publiknya. Ada ketulusan dalam melayani masyarakat,” katanya.
Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman menyebut predikat dari Kementerian PAN-RB sebagai esensi kepemimpinan. “Pemimpin umat adalah pelayan. Jadi mind set kita adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Alhamdulilah dari semula ranking 10, kita naik ranking keempat,” katanya.
Firjaun memuji kerja sama baik antarorganisasi perangkat daerah. “Mudah-mudahan penilaian ini jadi satu pertanda bahwa Allah rida kepada kita,” katanya.
Kementerian PAN-RB menilai aspek kebijakan pelayanan, antara lain standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. Masyarakat juga memberikan penilaian saat diwawancarai tim evaluator.
Penilaian meliputi ketersediaan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, proses penyusunan perubahan standar pelayanan, dan jumlah media publikasi. “Semakin banyak media publikasi dari service delivery melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial membuat nilai semakin tinggi,” kata Eka.
Kementerian PAN-RB juga menilai kedisiplinan Pemkab Jember untuk meninjau ulang pelayanan publik secara berkala dan memenuhi siklus maklumat pelayanan. “Persentase tindak lanjut dan kecepatan tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat juga dinilai. Semakin cepat, nilainya semakin tinggi,” kata Eka.
Aspek lain yang dinilai adalah profesionalisme sumber daya manusia. “Bagaimana budaya pelayanannya, apakah tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pegawai,” kata Eka.
Tak hanya pelayanan administratif, ketersediaan sarana dan prasarana seperti tempat parkir pun dinilai oleh Kementerian PAN-RB. “Semakin banyak fasilitas tempat parkir juga membuat nilai semakin tinggi. Kemudian ketersediaan ruang runggu dengan fasilitas memadai,, toilet pengguna layanan, sarana-prasarana untuk pengguna kelompok rentan, dan ketersediaan sarana-prasarana penunjang,” kata Eka.
Sementara itu, indikator sistem informasi pelayanan publik yang dinilai Kementerian PAN-RB meliputi ketersediaan sistem informasi pendukung operasional pelayanan, kualitas sistem, keterdiaan situs jaringan resmi dan pemutakhirannya, dan rutinitas pemutakhiran data kanal digital. “Semakin diperbarui, nilainya semakin tinggi,” kata Eka.
Ketersediaan sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka maupun daring juga dinilai. “Semakin banyak sarana-prasana konsultasi dan pengaduan, baik daring maupin luring, nilai semakin tinggi. Juga kemudahan untuk masyarakat yang ingin mengadu,” kata Eka.
Akuntablitas hasil konsultasi menjadi penting untuk dinilai. “Apakah hasil konsultasi dan pengaduan ditindaklanjuti seluruhnya. Jadi rekapan pengaduan dan tindak lanjut juga dilihat,” kata Eka.
Inovasi pelayanan publik di Jember tak hanya dinilai keberadaannya, namun juga dinilai keberlanjutannya. “Apakah inovasi diciptakan namun stagnan begitu saja, itu juga dinilai. Bagaimana inovasi dikembangkan, dan apakah pernah diikutkan kompetisi atau menjuarai kompetisi,” kata Eka.
Terakhir yang tak kalah penting adalah penilaian terhadap sistem antrean. “Apakah ada sistem antrean secara elektronik,” kata Eka.
Eka mengatakan, semua indikator penilaian terus dipantau, terutama masalah keberlanjutan inovasi. “Karena banyak inovasi yang diciptakan, semua perangkat daerah berlomba-lomba menciptakan inovasi, tapi tidak ada manfaatnya dari segi signifikansi dan keberlanjutan,” katanya.
Eka berharap Pemkab Jember bisa mempertahankan prestasi tersebut pada 2025. “Tidak hanya tiga lokus yang mendapatkan pelayanan prima. Kami berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik juga mendapatkan nilai yang sama. Tak hanya penilaian, tapi semangat terbaik kami untuk melayani masyarakat,” katanya.
“Tujuan utama kami bukan sekadar mendapatkan nilai. Yang terpenting adalah masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Salah satunya yang mungkin akan kami gerakkan tak hanya masalah publikasi dan transparansi standar pelayanan, tapi juga kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan,” kata Eka.
Pemkab Jember akan memperkuat sarana dan prasarana pendukung. “Karena memang masyarakat saat ini tak hanya menuntut keramahan dan budaya pelayanan yang baik, tapi juga sarana-prasarana untuk mendukung pelayanan prima,” kata Eka. [wir]
Link informasi : Sumber