Pamekasan (beritajatim.com) – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan pupuk bersubsidi menjadi atensi Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, bersama mitra kerja terkait.
Atensi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Komisi 2 DPRD Pamekasan, bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, di Gedung Wakil Rakyat Jl Kabupaten 107 Pamekasan, beberapa waktu lalu.
“Dalam rapat koordinasi bersama DKPP, banyak hal yang kami koordinasikan, beberapa di antaranya poin tentang banyaknya sapi sakit mendadak hingga pupuk bersubsidi,” kata salah satu anggota Komisi 2 DPRD Pamekasan, Tabri S Munir, Senin (6/1/2025).
Poin pertama berkenan dengan temuan yang diduga PMK yang mulai meresahkan masyarakat, khususnya para peternak maupun pemilik sapi. “Dengan adanya temuan ini, segera lakukan proteksi dengan pemberian vaksin PMK maupun penyemprotan disinfektan,” ungkapnya.
“Terlebih ada temuan 19 ekor sapi di Pamekasan, justru disembelih paksa karena sakit, diduga akibat PMK yang mulai menjangkit ternak. Hal ini tentu mulai meresahkan masyarakat,” sambung legislator muda Partai Demokrat Pamekasan.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga meminta DKPP agar lebih memudahkan dalam peningkatan swasembada pangan. “Komisi 2 meminta DKPP agar pasar hewan yang ada dikembangkan sebagai pasar hewan terpadu, termasuk melakukan perencanaan seluruh Puskeswan berada di pasar hewan sebagai upaya menjaga dan memastikan kesehatan hewan,” pintanya.
“Karena itu kami juga berencana memfasilitasi pembahasan pasar hewan terpadu dengan melibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, yakni OPD pengelola pasar maupun OPD pengelola limbah atau sampah pasar,” tegasnya.
Tidak hanya itu, pupuk subsidi juga tidak lepas dari pembahasan dalam rapat koordinasi mitra kerja. “Serapan pupuk subsidi pada 2024, tidak mencapai 100 persen karena ada beberapa permasalahan, di antaranya mundurnya masa hujan sekitar 32 hari,” jelasnya.
“Termasuk juga ada beberapa kios yang tidak melakukan tebus pupuk karena petani tidak melakukan tebus beli pupuk subsidi, hal itu terjadi karena banyak petani yang belum melakukan beli tebus karena baru tanam padi,” sambung Tabri.
Bahasan lainnya juga berkenaan dengan alokasi pupuk 2025 yang mengalami penurunan dibanding sebelumnya. “Alokasi pupuk bersubsidi 2025 turun dibanding 2024, atas kondisi ini DKPP masih terus mendalami alasan dari Pemprov Jatim,” pungkasnya. [pin/beq]
Link informasi : Sumber